Demonstrasi di bandara soekarno hatta untuk menghadang anggota dewan berangkat ke Yunani (23/10)
Meski dihujani kritik berbagai kalangan, 11 anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tetap bertolak ke Yunani. Mereka berangkat kemarin sore melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kepergian ke negeri para filsuf selama sepekan ini dilakukan dengan alasan studi banding mengenai etika dan tata tertib, tata berencana, serta buku pedoman. Turut dalam rombongan itu seorang staf ahli dan dua staf administrasi.
Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun menyesalkan kenekatan koleganya untuk berangkat. Ia mengaku sudah berulang kali mencoba mencegah keberangkatan mereka melalui rapat. "Tapi saya tidak bisa mencegah karena DPR sifatnya kolektif," kata Gayus tadi malam. Ia sendiri memilih tak berangkat ke Yunani karena merasa jika ikut berangkat, sama saja tak peka terhadap perasaan rakyat kecil.
Sebenarnya, kata Gayus, bisa saja keberangkatan anggota Dewan diurungkan. Namun yang bisa melakukannya adalah pimpinan Dewan. Bagi Gayus, tidak ada yang bisa dipelajari di Yunani. "Yunani kan justru sedang tidak punya prestasi. Lalu mau lihat apa? Lihat patung?" kata dia ketus. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir mengatakan Yunani dipilih karena negeri itu menganut sistem demokrasi paling tua.
Yang juga membuat Gayus heran adalah keberangkatan staf ahli. "Saya heran, dia cuma pegawai kontrak enam bulanan, kok diajak juga dan menghabiskan uang negara?" Adapun soal ikutnya staf administrasi, menurut Gayus, masih wajar karena sesuai dengan protokoler.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan total anggaran untuk kunjungan ke Yunani sekitar Rp 1,5 miliar.
Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, mengungkapkan tiap anggota Badan Kehormatan mendapat uang harian setidaknya Rp 26 juta dalam kunjungan itu. Angka itu belum termasuk akomodasi, asuransi, dan hal-hal teknis lain. "Ini ironi, karena DPR harusnya menjadi lokomotif bagi penghematan anggaran," kata Yuna.
Nilai anggaran studi banding itu setara dengan dana jaminan kesehatan bagi 25 ribu rakyat miskin. "Kalau dikonversi bisa untuk 25 ribu jaminan kesehatan masyarakat," kata Yuna dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, kemarin.
Kemarin, pegiat Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) sempat berencana mencegah keberangkatan itu dengan melakukan aksi sweeping di bandara. Namun rencana itu gagal. "Polisi menghalangi rencana kami," kata Sekretaris Bendera, Acil Legowo, melalui telepon.
Begitu pun sekitar 50 anggota Bendera sempat berunjuk rasa selama 1,5 jam di area terminal keberangkatan internasional. Meski kecewa, kata Acil, Bendera berencana merazia kedatangan mereka sepulang dari Yunani.
Acil mengatakan Bendera mengecam kepergian anggota Badan Kehormatan DPR yang melakukan studi banding itu. "Untuk apa belajar ke Yunani? Itu negara terkorup pada 2007."
TEMPO Interaktif, Jakarta
ISMA SAVITRI | RATNANING ASIH | RIRIN AGUSTIA | ENDRI K
Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun menyesalkan kenekatan koleganya untuk berangkat. Ia mengaku sudah berulang kali mencoba mencegah keberangkatan mereka melalui rapat. "Tapi saya tidak bisa mencegah karena DPR sifatnya kolektif," kata Gayus tadi malam. Ia sendiri memilih tak berangkat ke Yunani karena merasa jika ikut berangkat, sama saja tak peka terhadap perasaan rakyat kecil.
Sebenarnya, kata Gayus, bisa saja keberangkatan anggota Dewan diurungkan. Namun yang bisa melakukannya adalah pimpinan Dewan. Bagi Gayus, tidak ada yang bisa dipelajari di Yunani. "Yunani kan justru sedang tidak punya prestasi. Lalu mau lihat apa? Lihat patung?" kata dia ketus. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir mengatakan Yunani dipilih karena negeri itu menganut sistem demokrasi paling tua.
Yang juga membuat Gayus heran adalah keberangkatan staf ahli. "Saya heran, dia cuma pegawai kontrak enam bulanan, kok diajak juga dan menghabiskan uang negara?" Adapun soal ikutnya staf administrasi, menurut Gayus, masih wajar karena sesuai dengan protokoler.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan total anggaran untuk kunjungan ke Yunani sekitar Rp 1,5 miliar.
Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, mengungkapkan tiap anggota Badan Kehormatan mendapat uang harian setidaknya Rp 26 juta dalam kunjungan itu. Angka itu belum termasuk akomodasi, asuransi, dan hal-hal teknis lain. "Ini ironi, karena DPR harusnya menjadi lokomotif bagi penghematan anggaran," kata Yuna.
Nilai anggaran studi banding itu setara dengan dana jaminan kesehatan bagi 25 ribu rakyat miskin. "Kalau dikonversi bisa untuk 25 ribu jaminan kesehatan masyarakat," kata Yuna dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, kemarin.
Kemarin, pegiat Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) sempat berencana mencegah keberangkatan itu dengan melakukan aksi sweeping di bandara. Namun rencana itu gagal. "Polisi menghalangi rencana kami," kata Sekretaris Bendera, Acil Legowo, melalui telepon.
Begitu pun sekitar 50 anggota Bendera sempat berunjuk rasa selama 1,5 jam di area terminal keberangkatan internasional. Meski kecewa, kata Acil, Bendera berencana merazia kedatangan mereka sepulang dari Yunani.
Acil mengatakan Bendera mengecam kepergian anggota Badan Kehormatan DPR yang melakukan studi banding itu. "Untuk apa belajar ke Yunani? Itu negara terkorup pada 2007."
TEMPO Interaktif, Jakarta
ISMA SAVITRI | RATNANING ASIH | RIRIN AGUSTIA | ENDRI K
Tidak ada komentar:
Posting Komentar